INFO TERKINI BERAU||TANJUNG REDEB||Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Berau menginisiasi kegiatan Panggung Rakyat dengan tema “PT Kertas Nusantara dan Masa Depan Kabupaten Berau”. Kegiatan tersebut digelar di simpang lampu merah Hotel Bumi Segah dan dihadiri oleh gabungan mahasiswa serta masyarakat Kabupaten Berau sebagai bentuk partisipasi publik dalam menyikapi isu pembangunan daerah.
Melalui kegiatan ini, HMI membuka ruang diskusi publik terkait arah pembangunan yang dinilai perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Isu PT Kertas Nusantara diangkat sebagai bagian dari dorongan agar setiap aktivitas industri dikaji secara terbuka dan komprehensif.
Saat ditemui awak media, Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Berau, M. Ricky Nur A.A. yang akrab disapa Abbas, menyampaikan bahwa Panggung Rakyat merupakan ruang kontrol publik untuk mengingatkan pentingnya aspek ekologis dalam pembangunan.
“Panggung Rakyat ini kami gelar sebagai ruang kontrol publik. HMI ingin mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh memisahkan diri dari keselamatan ekologis dan masa depan masyarakat. Isu PT Kertas Nusantara kami angkat karena menyangkut hutan, air, dan ruang hidup rakyat Berau. Kami tidak ingin Berau dibangun dengan cara mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang,” ujarnya.
Abbas menjelaskan bahwa industri kertas secara umum memiliki tantangan lingkungan, seperti potensi deforestasi, pencemaran air dan udara, serta penggunaan air dalam jumlah besar. Dalam konteks Kabupaten Berau yang memiliki fungsi hutan sebagai penyangga air dan ekosistem, hal tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Ia menilai perubahan tutupan hutan berpotensi memengaruhi keseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara menyeluruh.
Lebih lanjut, HMI Cabang Berau mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada kesiapsiagaan bencana, tetapi juga melakukan penataan tata ruang, perizinan, dan pengawasan lingkungan secara berkelanjutan. HMI juga mendorong adanya evaluasi terhadap izin dan dokumen lingkungan guna memastikan aktivitas pembangunan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.
“Jangan tunggu Berau tenggelam baru pemerintah bertindak. Jika kerusakan terus dilegalkan, maka bencana bukan lagi musibah, melainkan akibat kebijakan.” tutup nya.
(Tim)
