Berau  

Pelatihan Negosiasi dan Pemberdayaan Buruh Informal Tambang Digelar di Pulau Derawan, Berau

Info terkini Berau || Berau, 8-9 September 2025 – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang diwakili oleh Ibu Adji Lydia Arlini, selaku Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Negosiasi Pemberdayaan Buruh Informal melalui Dialog Sosial dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan berlangsung selama dua hari di Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Pelatihan ini dirancang sebagai platform strategis bagi para pemimpin serikat buruh untuk berbagi pengalaman, memperoleh pengetahuan baru, serta berkolaborasi dalam menyusun solusi praktis yang mendukung tercapainya just transition atau transisi yang berkeadilan bagi buruh sektor informal, khususnya yang berada di sekitar kawasan pertambangan.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini bertujuan untuk:

Meningkatkan Kapasitas Buruh: Mengatasi rendahnya pemahaman buruh terhadap isu perubahan iklim dan transisi energi.

Mengidentifikasi Kebutuhan Pelatihan: Mengenali kebutuhan pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan agar buruh informal dapat beralih ke sektor pekerjaan lain.

Memetakan Program Pelatihan yang Ada: Mengetahui ketersediaan dan aksesibilitas program pelatihan yang dapat diikuti buruh informal.

Baca Juga :  Badan Jalan Poros Sambaliung - Bangun Nyaris Ambruk"Warga Berharap Secepat nya Di Perbaiki

Peserta Pelatihan

Pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta dengan komposisi sebagai berikut:

Panitia: 2 orang

Tim Pusat KSBSI: 3 orang

Narasumber dari BLK (Disnaker) Berau: 1 orang

Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Berau: 1 orang

Buruh informal sektor batubara: 15 orang

Perwakilan perusahaan (PT MTL, PT FAD, PT BUMA): 16 orang

Sambutan dan Dukungan Pemerintah

Dalam sambutannya, Ibu Adji Lydia Arlini menyampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya menanggulangi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk pasca PHK massal terhadap 1.200 buruh PT BUMA. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan tenaga kerja lokal agar tetap memiliki peluang bekerja di sektor lain melalui pelatihan keterampilan dan kerja sama lintas sektor.

Lebih lanjut, ia menginformasikan bahwa Kabupaten Berau sedang dalam proses pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Limunjan, Kecamatan Sambaliung, sebagai bagian dari 18 program prioritas Bupati Berau. BLK ini diharapkan menjadi pusat peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja lokal di masa depan.

Baca Juga :  Kerukunan Keluarga Bulukumba Gelar Baksos dan Buka Bersama di Yayasan Karuna Ananta Tasuk

Isu Penting dan Diskusi Stakeholder

Dalam sesi dialog bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dihadiri juga oleh Bapak Tommy Nanna dan tim, para peserta mengangkat berbagai isu strategis, seperti pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk program pelatihan, serta langkah konkret pemerintah dalam menangani gelombang PHK akibat penutupan atau berakhirnya proyek perusahaan.

Perwakilan LPMP juga menyoroti pentingnya just transition, terutama dalam mengorganisir buruh informal dalam serikat pekerja untuk:

Mendapatkan perlindungan dan hak yang layak,

Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan,

Menyuarakan kepentingan buruh dalam proses pengambilan kebijakan,

Mewujudkan kesejahteraan buruh informal yang lebih baik.

Paparan dari BPJS Ketenagakerjaan

Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Berau turut memaparkan skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dapat diakses oleh buruh pasca PHK. Dalam konteks PHK massal PT BUMA, kebutuhan akan kompensasi, jaminan sosial, dan pelatihan kerja menjadi semakin mendesak untuk dipenuhi sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan pekerja.

Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi kelompok serta penyusunan rencana tindak lanjut yang dipimpin oleh Sekjen FPE KSBSI Pusat, Ibu Nikasi Ginting. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara serikat buruh, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menciptakan masa depan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan, khususnya bagi buruh informal di sektor pertambangan yang terdampak transisi energi.

Baca Juga :  Masuk Kategori KLB (kejadian luar biasa) KOMITE SEKOLAH SDN 002 TANJUNG REDEB Akan Pertimbangkan Program MBG.

Sebagai penutup, Daud Yusuf selaku Panitia Penyelenggara sekaligus Ketua DPC FPE KSBSI Kabupaten Berau menyampaikan terima kasih kepada Disnakertrans, BPJS Ketenagakerjaan, APHEDA, serta DPP FPE KSBSI atas dukungan dan partisipasinya, sehingga pelatihan ini dapat terlaksana dengan baik dan berjalan lancar.