TANJUNG REDEB – Wacana pembangunan pusat perbelanjaan modern atau mal di Kabupaten Berau mulai menjadi perhatian DPRD Berau. Kehadiran investasi dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun pelaksanaannya diminta tetap memperhatikan aturan, keberadaan pelaku usaha kecil, hingga pemanfaatan aset daerah.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan masuknya investor yang ingin membangun pusat perbelanjaan di Berau. Akan tetapi, ia mengingatkan agar pembangunan tidak dilakukan di atas aset milik pemerintah daerah, termasuk kawasan fasilitas publik yang telah dimanfaatkan masyarakat.
Menurutnya, penggunaan aset daerah untuk kepentingan komersial harus melalui pertimbangan matang karena berkaitan dengan regulasi serta dampak jangka panjang terhadap kepentingan publik.
“Kalau ada investor yang ingin membangun, tentu silakan saja. Tetapi jangan sampai menggunakan aset pemerintah daerah tanpa pertimbangan yang jelas,” ujarnya.
Ia mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana pembangunan mal di kawasan tertentu, termasuk area GOR Pemuda. Namun demikian, DPRD disebut akan berhati-hati apabila nantinya ada usulan pemanfaatan aset pemerintah untuk pembangunan tersebut.
Sumadi menjelaskan, investasi tetap dibutuhkan untuk mendukung perkembangan ekonomi Berau dan meningkatkan aktivitas perdagangan. Meski demikian, menurutnya, pembangunan pusat perbelanjaan modern tidak boleh mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil yang sudah berjalan.
Ia mengingatkan agar kehadiran mal tidak justru mematikan pedagang lokal maupun pelaku UMKM yang selama ini menjadi bagian penting penggerak ekonomi daerah.
“Harus ada keseimbangan. Jangan sampai usaha besar berkembang, tapi pelaku usaha kecil justru kehilangan ruang untuk bertahan,” katanya.
Selain itu, ia menilai rencana pembangunan mal juga perlu disertai kajian ekonomi yang realistis, termasuk melihat jumlah penduduk, daya beli masyarakat, hingga potensi pasar di Berau. Kajian tersebut dinilai penting agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menurutnya, apabila kondisi pasar dinilai belum mendukung, maka rencana pembangunan sebaiknya dipertimbangkan kembali hingga situasi dinilai lebih memungkinkan.
“Semua harus dihitung secara matang supaya investasi tetap masuk, daerah berkembang, tetapi masyarakat kecil juga tetap mendapatkan manfaat,” pungkasnya.
(Suc)
