DPRD Berau Soroti Distribusi BBM Subsidi untuk Nelayan, Dinilai Belum Tepat Sasaran

INFO TERKINI BERAU || BERAU – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Berau kembali mendapat perhatian serius dari DPRD. Dewan menilai, penyaluran di lapangan masih belum berjalan sesuai dengan tujuan awal.

Anggota Komisi II, Sakirman, mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan tidak sejalan dengan data kuota yang disebut mencukupi. Ia menyebut, masih banyak nelayan yang kesulitan memperoleh solar bersubsidi, bahkan harus antre panjang tanpa kepastian.

“Kalau memang kuotanya cukup, seharusnya nelayan tidak kesulitan. Tapi faktanya masih banyak yang mengeluh,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan utama diduga terletak pada lemahnya pengawasan dan mekanisme penyaluran. Ia menilai, BBM bersubsidi seharusnya hanya diperuntukkan bagi nelayan aktif, namun di lapangan masih ada celah yang memungkinkan penyaluran tidak tepat sasaran.

Baca Juga :  Pemerataan Infrastruktur Digital untuk Perkuat Daya Saing Pariwisata, Elita :Bisa Meningkatkan Wisatawan.  ‎

Selain itu, keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) juga belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan. Ia menilai, fasilitas tersebut belum optimal dalam mengatasi antrean maupun keterbatasan pasokan.

“Secara fasilitas sudah ada, tapi pelaksanaannya belum maksimal. Nelayan masih kesulitan mendapatkan BBM tepat waktu,” jelasnya.

Dampak dari kondisi ini mulai dirasakan masyarakat pesisir. Sejumlah nelayan terpaksa mengurangi aktivitas melaut karena keterbatasan bahan bakar, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan mereka.

Baca Juga :  DPRD Berau Minta Pengawasan LPG 3 Kg Diperketat Jelang Ramadan

Melihat hal tersebut, Sakirman mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari validasi data penerima, pengawasan distribusi, hingga pembenahan sistem di tingkat lapangan.

“Harus ada perbaikan serius agar subsidi ini benar-benar diterima oleh yang berhak,” tegasnya.

Melalui DPRD Kabupaten Berau, ia juga mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat serta koordinasi antar pihak agar distribusi BBM bersubsidi bisa lebih transparan dan tepat sasaran.

“Harapannya sederhana, nelayan bisa mendapatkan BBM dengan mudah sehingga aktivitas mereka tetap berjalan dan ekonomi pesisir tetap stabil,” tutupnya.

Baca Juga :  ETLE Mobile Diterapkan, DPRD Berau Nilai Penegakan Lalu Lintas Kian Transparan

(suc)