INFO TERKINI BERAU || TANJUNG REDEB – Persoalan kelangkaan solar bersubsidi kembali dikeluhkan para nelayan di Kabupaten Berau. Sulitnya mendapatkan bahan bakar dinilai mulai berdampak terhadap aktivitas melaut, terutama bagi nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar yang sangat bergantung pada pasokan BBM untuk operasional kapal.
Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan harus mengurangi jadwal melaut karena tingginya biaya operasional. Bahkan, ada yang terpaksa mencari solar hingga ke daerah lain demi memenuhi kebutuhan bahan bakar kapal mereka.
Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas Perikanan Berau, Majid, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan maupun distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, Dinas Perikanan hanya membantu memberikan surat rekomendasi bagi nelayan yang telah terdata agar dapat membeli solar subsidi sesuai kebutuhan melaut.
“Tugas kami hanya memastikan bahwa yang bersangkutan benar nelayan. Setelah itu kami keluarkan rekomendasi sebagai syarat pengambilan solar,” ujarnya.
Majid menjelaskan, rekomendasi tersebut menjadi bagian dari administrasi agar penyaluran BBM subsidi bisa tepat sasaran kepada nelayan aktif.
Namun setelah solar diterima, penggunaan maupun pengawasannya bukan lagi menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan.
“Kalau sudah diterima dan digunakan untuk apa, itu di luar kewenangan kami,” katanya.
Ia mengakui, persoalan kelangkaan solar masih sering terjadi, khususnya di daerah pesisir yang memiliki keterbatasan akses distribusi BBM. Kondisi itu dikhawatirkan dapat memengaruhi produktivitas nelayan hingga berdampak pada hasil tangkapan ikan.
Menurut Majid, bahan bakar menjadi kebutuhan utama bagi nelayan untuk menjalankan aktivitas di laut. Ketika pasokan tersendat, maka aktivitas perikanan otomatis ikut terganggu.
“Kalau solar susah didapat, tentu nelayan juga kesulitan melaut. Karena operasional kapal semuanya bergantung pada BBM,” jelasnya.
Dinas Perikanan pun berharap distribusi solar subsidi untuk nelayan dapat berjalan lebih lancar dan benar-benar tepat sasaran. Pemerintah daerah juga dinilai perlu memperkuat sarana distribusi BBM di kawasan pesisir agar nelayan lebih mudah mendapatkan kebutuhan bahan bakar.
Salah satu fasilitas yang dinilai penting yakni keberadaan SPBU di sekitar kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Batu. Keberadaan fasilitas tersebut diyakini dapat membantu aktivitas perikanan yang terus berkembang di wilayah pesisir Berau.
“Kalau ada SPBU dekat kawasan TPI tentu akan sangat membantu nelayan. Mereka tidak perlu jauh mencari BBM untuk kebutuhan melaut,” pungkasnya.
(Suc)
