INFO TERKINI BERAU , Tanjung Redeb – Potensi wisata yang dimiliki Pulau Kakaban dinilai masih belum tergarap secara optimal. Sejumlah fasilitas penunjang yang telah dibangun menggunakan anggaran daerah hingga kini belum memberikan manfaat maksimal akibat belum adanya kepastian pola pengelolaan kawasan tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, mengatakan kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, aset yang telah dibangun seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas wisata dan meningkatkan daya tarik kunjungan ke salah satu destinasi unggulan Berau tersebut.
Ia menjelaskan, perubahan kewenangan pengelolaan kawasan yang kini berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan fasilitas belum berjalan maksimal. Akibatnya, berbagai sarana yang telah tersedia belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian dan kesepahaman antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jangan sampai fasilitas yang sudah dibangun justru tidak memberikan manfaat karena belum ada kejelasan pengelolaan,” ujarnya.
Menurut Gideon, upaya untuk mencari formulasi pengelolaan sebenarnya sudah beberapa kali dibahas. Namun hingga saat ini belum terlihat langkah konkret yang mampu menjawab persoalan tersebut secara menyeluruh.
Ia menilai koordinasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan yang berlangsung cukup lama itu. Dengan komunikasi yang lebih intensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang memberikan ruang bagi pemanfaatan aset daerah tanpa bertentangan dengan aturan kewenangan yang berlaku.
Selain mendukung pengembangan sektor pariwisata, kejelasan pengelolaan juga penting agar investasi pemerintah yang telah dikucurkan tidak terbuang sia-sia. Pasalnya, fasilitas yang dibangun menggunakan dana publik semestinya mampu memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat sekitar.
“Tujuan pembangunan fasilitas wisata tentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, aset yang ada harus bisa difungsikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun wisatawan,” katanya.
Gideon menambahkan, keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas wisata di kawasan Kakaban tetap perlu diperhatikan. Namun demikian, keberadaan masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penyelesaian persoalan pengelolaan yang hingga kini belum menemukan titik terang.
DPRD Berau berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat segera menyamakan persepsi terkait mekanisme pengelolaan kawasan wisata tersebut. Dengan adanya kepastian, berbagai fasilitas yang telah tersedia diharapkan dapat kembali dimanfaatkan secara optimal guna mendukung kemajuan sektor pariwisata Berau di masa mendatang.(uci/adv)
