INFO TERKINI BERAU || BERAU — Ambisi Bupati Sri Juniarsih Mas menjadikan sektor pariwisata sebagai tulang punggung transformasi ekonomi hijau Kabupaten Berau kini menghadapi ujian serius. Di tengah gencarnya narasi pembangunan pariwisata yang diklaim terbuka, profesional, dan berpihak pada pelaku usaha lokal, justru muncul polemik dugaan penunjukan tertutup penyelenggara Maratua Fest oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Berau.
Situasi ini memunculkan kesan tidak sejalannya visi kepala daerah dengan praktik birokrasi di bawahnya. Di satu sisi, Sri Juniarsih terus mendorong pariwisata sebagai jalan keluar dari ketergantungan terhadap sektor tambang, sekaligus ruang tumbuh bagi UMKM dan industri kreatif lokal. Namun di sisi lain, sejumlah pelaku event organizer (EO) di Berau menilai Dinas Pariwisata tidak membuka ruang kompetisi yang sehat dalam penentuan penyelenggara agenda wisata tahunan tersebut.
Beberapa EO lokal mengaku telah menyampaikan proposal dan kesiapan untuk terlibat dalam pelaksanaan Maratua Fest. Namun mereka mempertanyakan tidak adanya mekanisme seleksi terbuka, pemaparan konsep, maupun proses penilaian profesional sebelum penunjukan dilakukan.
Pelaku EO Berau, Nurhadi Setiawan, secara terbuka menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan asumsi negatif di tengah masyarakat, terlebih kegiatan itu menggunakan anggaran daerah dalam jumlah besar.
“Kalau memang pariwisata ingin dibangun secara profesional, maka semua EO harus diberi ruang yang sama. Jangan sampai publik menangkap kesan ada pihak tertentu yang langsung ditunjuk tanpa proses terbuka,” tegasnya.
Polemik ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan acara, melainkan menyangkut kredibilitas tata kelola sektor pariwisata Berau secara keseluruhan. Kritik pun mengarah pada sikap Dinas Pariwisata yang hingga kini belum memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme penunjukan penyelenggara Maratua Fest.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik: apakah semangat ekonomi hijau dan pemberdayaan pelaku lokal yang selama ini digaungkan pemerintah daerah benar-benar dijalankan secara konsisten, atau hanya berhenti sebagai slogan pembangunan.
Ironisnya, di saat pemerintah daerah ingin menjadikan pariwisata sebagai simbol masa depan ekonomi Berau pascatambang, justru muncul kesan tertutup dalam pengelolaan agenda wisata strategis daerah. Jika polemik ini tidak dijelaskan secara terbuka, bukan tidak mungkin kepercayaan pelaku industri kreatif terhadap kebijakan pariwisata daerah akan semakin terkikis.
(Suc)
