DPRD Berau Dorong Pasar Murah Rutin dan Sidak Distributor Tekan Laju Inflasi

INFO TERKINI BERAU || TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sakirman, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk meredam tekanan inflasi yang dirasakan masyarakat, khususnya akibat lonjakan harga kebutuhan pokok.

Dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026), Sakirman menilai program pasar murah perlu digelar secara rutin hingga menjangkau kampung-kampung. Menurutnya, intervensi langsung terhadap harga sembako menjadi langkah cepat yang bisa dilakukan sembari pemerintah memetakan sumber kenaikan harga.

 

“Pasar murah harus diperbanyak dan tidak hanya terpusat di kota. Ini solusi jangka pendek yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, selain intervensi harga, pengawasan distribusi juga perlu diperketat. Ia mendorong dilakukannya inspeksi mendadak (sidak) untuk menelusuri sektor mana yang paling berkontribusi terhadap kenaikan harga.

Baca Juga :  DPRD Berau Soroti Ketidakakuratan Laporan CSR dan Data Tenaga Kerja Perusahaan

 

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan apakah lonjakan harga dipicu biaya transportasi yang tinggi, kenaikan bahan bakar, distribusi peti kemas, atau adanya potensi permainan harga di tingkat distributor dan agen.

 

“Kita harus tahu akar masalahnya. Jangan sampai barang tersedia, tapi harganya tetap melambung tanpa alasan yang jelas,” tegasnya.

 

Sakirman juga menyoroti ketergantungan Berau terhadap pasokan dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa. Kondisi ini dinilai membuat harga komoditas lebih rentan terhadap fluktuasi ongkos kirim dan biaya logistik.

Baca Juga :  Sakirman Dorong KONI dan Dispora Berau Perkuat Sinergi Jelang Porprov Kaltim 2026

 

Selain itu, ia meminta data distribusi barang diperbarui secara akurat agar pemerintah dapat mengambil kebijakan berbasis fakta, bukan sekadar asumsi. Transparansi rantai pasok, kata dia, menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi daerah.

 

Sebagai langkah lanjutan, DPRD Berau berencana memanggil distributor dan agen untuk meminta klarifikasi terkait mekanisme penentuan harga. Koordinasi juga akan diperkuat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengumpulkan data komprehensif sebelum merumuskan kebijakan lanjutan.

 

“Kita akan evaluasi bersama OPD terkait. Kalau memang ada faktor distribusi atau pihak swasta yang menyebabkan harga naik tidak wajar, tentu akan kita tindaklanjuti,” pungkasnya.

 

Ia berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang efektif sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi.

Baca Juga :  DPRD Berau Soroti Penguatan Infrastruktur TPI, Sakirman: Potensi Perikanan Jangan Hanya Besar di Produksi

(suc/adv)