INFO TERKINI BERAU || TANJUNG REDEB – Usulan perbaikan dan peningkatan jalan poros antar kampung kembali mendominasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 di Kabupaten Berau. Aspirasi yang terus berulang setiap tahun ini mendapat sorotan serius dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti usulan tersebut agar tidak kembali menjadi daftar tunggu tanpa kepastian realisasi.
“Sekitar 80 persen aspirasi masyarakat yang masuk dalam Musrenbang masih berkutat pada perbaikan jalan poros antar kampung. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Sakirman.
Menurutnya, usulan yang terus disampaikan dari tahun ke tahun menandakan kebutuhan tersebut memang mendesak dan belum tertangani secara optimal. Ia berharap, pada penyusunan anggaran 2027 mendatang, pembangunan jalan poros bisa masuk dalam skala prioritas utama.
“Kalau ini terus diulang setiap tahun, artinya memang belum tuntas. Kita minta 2027 sudah ada realisasi yang jelas,” tegasnya.
Beberapa wilayah yang kembali disuarakan masyarakat antara lain Kampung Sukan, Tumbit, Pegat Bukur, hingga Long Lanuk. Di kawasan tersebut, kondisi jalan dinilai masih memerlukan peningkatan agar dapat menunjang aktivitas warga secara maksimal.
Sakirman menilai, jalan poros merupakan urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat desa. Keberadaannya sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta konektivitas antar kampung.
“Jalan poros ini menyambungkan kampung satu dengan lainnya dan langsung digunakan masyarakat setiap hari. Dampaknya bukan hanya soal transportasi, tapi juga ekonomi dan pelayanan dasar,” jelasnya.
Ia juga melihat kondisi ini sebagai sinyal masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedalaman. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah menyusun perencanaan yang lebih terukur dan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Jangan sampai Musrenbang hanya menjadi agenda rutin tanpa tindak lanjut nyata. Aspirasi masyarakat harus dijawab dengan program dan pekerjaan di lapangan,” pungkasnya.
(suc/adv)
