INFO TERKINI BERAU, Tanjung Redeb – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi kian mencekik para nelayan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Menanggapi jeritan para pencari nafkah di laut tersebut, Ketua DPRD Berau, Dedi Okto, mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret demi mengatasi krisis energi yang menghambat roda perekonomian masyarakat pesisir.
Dedi Okto menyatakan keprihatinannya yang mendalam setelah menerima banyak keluhan langsung dari masyarakat nelayan di berbagai kecamatan. Menurutnya, solar yang menjadi urat nadi aktivitas melaut kini sangat sulit didapatkan, bahkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) resmi sekalipun.
Kondisi ini dinilai sangat ironis mengingat Kabupaten Berau memiliki garis pantai yang luas dengan potensi kelautan yang melimpah. Kelangkaan solar tidak hanya menurunkan produktivitas tangkapan, tetapi juga memicu pembengkakan biaya operasional yang harus ditanggung oleh para nelayan kecil.
“Kami di lembaga legislatif sangat menyayangkan situasi ini kembali berulang. Kasihan para nelayan kita, mereka tidak bisa melaut berhari-hari hanya karena antrean solar yang mengular atau stok yang tiba-tiba habis tanpa alasan jelas,” ujar Dedi Okto.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa masalah distribusi harus diurai dari hulu ke hilir untuk mengetahui akar persoalannya. Ia mencurigai adanya celah pengawasan yang membuat solar subsidi justru dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak, seperti sektor industri besar.
Oleh karena itu, Ketua DPRD Berau meminta Dinas Perikanan bersama Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk segera turun ke lapangan. Langkah awal yang paling krusial adalah melakukan verifikasi ulang terhadap data kepemilikan kartu kendali atau rekomendasi pembelian BBM subsidi.
“Saya meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi kuota solar untuk Berau. Selain itu, pengawasan di setiap SPBN harus diperketat, jangan sampai ada oknum yang melakukan penimbunan atau menjualnya ke pengetek ilegal,” tegas Dedi.
Dedi juga mendorong agar aparat penegak hukum tidak segan-segan menindak tegas siapa saja yang terbukti menyalahgunakan alokasi solar bersubsidi ini. Menurutnya, penegakan hukum yang lemah hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut.
Di sisi lain, DPRD Berau berencana untuk segera memanggil pihak Pertamina, agen penyalur, dan dinas terkait dalam waktu dekat ini. Pertemuan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut bertujuan untuk mencari solusi jangka pendek agar pasokan solar bisa segera normal kembali.
Politisi ini menekankan bahwa stabilitas pasokan BBM untuk sektor perikanan merupakan hal yang mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jika dibiarkan berlarut-larut, dampak sistemik seperti kenaikan harga ikan di pasar tradisional dan penurunan kesejahteraan keluarga nelayan tidak akan dapat dihindari.
“Kami targetkan minggu depan RDP bisa terlaksana. Kita harus duduk bersama, buka-bukaan data pasokan dan kebutuhan riil nelayan kita, supaya ada komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah ini dari akarnya,” imbuh Dedi menutup pembicaraan.
Melalui dorongan kuat dari pihak legislatif ini, diharapkan mata rantai distribusi solar di Kabupaten Berau dapat dibenahi secara total. Nelayan pun sangat menanti realisasi dari tindakan tegas pemerintah agar mereka dapat kembali melaut dengan tenang tanpa dihantui ketakutan kehabisan bahan bakar.
(Bim)
