INFO TERKINI BERAU||TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Sakirman, menegaskan pentingnya penetapan skala prioritas yang jelas dalam penyusunan anggaran tahun 2026. Di tengah proyeksi keterbatasan fiskal, ia menilai pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus ditempatkan sebagai program utama yang tidak boleh diabaikan.
Menurut Sakirman, kondisi anggaran yang semakin ketat justru menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program pembangunan agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Dengan anggaran 2026 yang diperkirakan semakin terbatas, kami berharap pemerintah daerah benar-benar memprioritaskan pengembangan UMKM. Ini sektor yang langsung menyentuh masyarakat dan memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian Berau,” ujarnya.
Ia menilai UMKM telah terbukti menjadi penggerak ekonomi yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi, termasuk saat terjadi perlambatan ekonomi. Karena itu, penguatan sektor ini dinilai sebagai langkah penting menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Sakirman menyoroti potensi besar industri kecil dan menengah di Berau yang mencakup produk kerajinan, kuliner, hingga ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan sektor pariwisata. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengarahkan anggaran pada program yang membantu UMKM tumbuh, seperti pelatihan peningkatan kualitas produk, akses permodalan, pendampingan digitalisasi, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas.
“UMKM kita punya kualitas, hanya butuh sentuhan pembinaan dan fasilitasi. Kalau ini dilakukan dengan baik, dampaknya akan langsung terasa pada peningkatan pendapatan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa penguatan UMKM, ketergantungan masyarakat pada sektor tertentu akan semakin besar dan berpotensi menimbulkan risiko ekonomi di masa depan. Diversifikasi ekonomi melalui UMKM, lanjutnya, menjadi langkah penting yang tidak boleh ditunda.
Dalam kondisi anggaran terbatas, Sakirman menilai sektor yang tidak mendesak perlu ditunda sementara.
“Saat anggaran terbatas, harus ada yang diprioritaskan dan ada yang bisa ditunda. Dalam pandangan kami, pengembangan UMKM adalah prioritas yang tidak bisa dilepas,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), kemitraan usaha, dan kolaborasi pemasaran sebagai dukungan tambahan bagi pelaku usaha.
“Kami ingin pembangunan tetap berjalan, tapi harus tepat sasaran. Dan UMKM adalah sektor yang terbukti memberi manfaat langsung kepada masyarakat Berau,” pungkasnya.
(suc/adv)
