Biduk-Biduk – Membludaknya kunjungan wisatawan saat libur Hari Raya Idul Fitri di Pulau Kaniungan, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, turut menyisakan persoalan sampah di kawasan wisata tersebut. Untuk mengatasi hal itu, Ketua RT Pulau Kaniungan, Marten Puhidi yang akrab disapa “Kang Nos”, mengambil inisiatif dengan membuka loket pungutan bagi para pengunjung.
Loket tersebut dibangun sebagai upaya swadaya masyarakat untuk membiayai kegiatan kebersihan di pulau yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan tersebut.
Kami mendirikan loket ini dengan melibatkan anak-anak muda di pulau ini untuk mengatasi masalah sampah. Dari situ kami menarik kontribusi dari pengunjung yang datang,” ujar Kang Nos saat ditemui, Minggu (25/4/2026).
Ia menjelaskan, pungutan yang dikumpulkan dari loket tersebut digunakan untuk membiayai petugas kebersihan yang berasal dari warga setempat. Dengan cara itu, masyarakat berupaya menjaga kebersihan pulau yang setiap musim liburan dipadati wisatawan.
Namun saat ditanya mengenai kontribusi para pelaku usaha pariwisata yang beroperasi di Pulau Kaniungan, Kang Nos mengaku kontribusi mereka terhadap masyarakat masih sangat minim.
“Tidak ada. No, tidak ada sama sekali,” tegasnya. Ia menyebut hanya ada satu penginapan yang dinilai cukup peduli terhadap masyarakat sekitar, sementara pelaku usaha lainnya umumnya hanya memberikan bantuan pada momen tertentu saja, pungkasnya
Menurutnya, dalam hal kebersihan kawasan wisata, para pengusaha juga hanya fokus pada area usaha masing-masing. Sementara kebersihan pantai dan area umum lainnya sepenuhnya menjadi inisiatif masyarakat melalui pemerintah desa dan ketua RT.
“Kalau soal kebersihan paling hanya di lingkup mereka saja. Untuk pantai dan area lainnya murni inisiatif pemerintah desa melalui RT,” jelasnya.
Kang Nos juga memaparkan bahwa dana yang diperoleh dari loket tidak hanya digunakan untuk kebersihan. Dari total dana yang terkumpul, sekitar *35 persen* dialokasikan untuk biaya kebersihan dan operasional loket, *15 persen* untuk dana sosial, *15 persen* untuk pembayaran sewa bangunan loket kepada pemilik, serta sekitar *35 persen* disetor ke kas kampung sebagai Pendapatan Asli Kampung.
Ia mengaku telah mengusulkan agar pemerintah kampung dapat membangun loket milik desa sendiri sehingga tidak lagi mengeluarkan biaya sewa bangunan yang nilainya cukup besar.
“Kalau loket itu milik kampung, tentu tidak ada lagi pembayaran sewa yang mencapai 15 persen dari pendapatan,” ujarnya.
Dana sosial yang dihimpun juga dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, di antaranya untuk pembelian bahan bakar dan pemeliharaan mesin diesel yang digunakan sebagai sumber listrik bagi rumah-rumah warga di Pulau Kaniungan. Saat ini terdapat dua unit mesin diesel bantuan dari Pemerintah Kampung Teluk Sumbang.
Meski demikian, Kang Nos mengaku dalam beberapa kondisi, terutama saat jumlah pengunjung menurun, biaya pemeliharaan mesin diesel terpaksa harus ditutupi menggunakan dana pribadinya.
ia pun berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan sampah di Pulau Kaniungan agar destinasi wisata tersebut tetap bersih dan nyaman bagi wisatawan.
Sebelumnya, sampah dari Pulau Kaniungan diangkut ke Kampung Teluk Sumbang untuk kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA). Namun dalam beberapa waktu terakhir proses tersebut terkendala gelombang laut yang cukup kuat serta kerusakan perahu yang biasa digunakan untuk mengangkut sampah.
“Sekarang karena gelombang juga kencang dan perahu yang biasa kami sewa rusak, terpaksa sampah plastik dimasukkan ke dalam lubang lalu dibakar,” pungkasnya.
(Ris/*)
