INFO TERKINI BERAU, – Masalah abrasi atau pengikisan pantai di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, semakin membuat warga cemas. Bagaimana tidak, setiap tahunnya air laut terus mengikis daratan di pulau wisata tersebut hingga sekitar dua meter.
Kondisi ini bikin pemerintah kampung dan warga setempat kebingungan harus melapor ke mana.
Masalahnya, secara aturan hukum, penanganan area pantai dan laut merupakan tugas penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), bukan wewenang pemerintah kabupaten.
Melihat masalah yang sudah bertahun-tahun ini, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, ikut angkat bicara. Ia menegaskan, penanganan abrasi di tempat wisata seperti Maratua, Derawan, dan Biduk-Biduk tidak boleh dicueki begitu saja.
“Memang abrasi itu untuk di daerah Maratua itu emang murni tanggung jawab provinsi ya, tanggung jawab provinsi. Tapi sebetulnya provinsi juga harus menyampaikan itu,” kata Subroto.
Menurut Subroto, koordinasi yang baik sangat penting agar pihak provinsi tahu kondisi asli di lapangan. Ia juga meminta para anggota DPRD Provinsi Kaltim, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan Berau, untuk ikut memperjuangkan masalah ini.
“Terutama kita punya anggota dewan ya di sana yang bertugas di provinsi, supaya daerah-daerah yang terutama wisata itu kan enggak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Subroto mengingatkan, jika abrasi ini dibiarkan terus tanpa ada tindakan nyata, alam Maratua akan rusak parah. Kalau pemandangan pantainya sudah rusak, otomatis para wisatawan tidak akan mau datang lagi ke sana.
“Karena kayak Maratua, Derawan, Biduk-Biduk itu memang harus penanganan serius terkait dengan abrasi. Karena kalau itu dibiarkan, akan rusaknya alam, bahkan mengganggu juga para wisatawan datang,” jelasnya menambahkan.
Sebagai jalan keluar, Subroto menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemprov Kaltim duduk bersama untuk bekerja sama. Masalah abrasi ini harus dimasukkan secara resmi dalam rapat perencanaan pembangunan atau Musrenbang kabupaten untuk diteruskan ke tingkat provinsi.
“Jadi kalau kami sarankan, kami bisa mengarahkan, jadi antara pemerintah daerah ini dengan provinsi harus bersinergi. Bersinerginya artinya ya mungkin pemerintah, dengan lewat Musrenbang kabupaten itu disampaikan ke Musrenbang provinsi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang memang tanggung jawabnya provinsi,” urai Subroto.
Kerja sama ini dinilai sangat mendesak karena Pemerintah Kabupaten Berau tidak bisa sembarangan memakai anggaran daerah. Secara aturan, kabupaten dilarang membiayai proyek yang menjadi porsi atau kewenangan provinsi.
“Kalau pemerintah daerah mau ke sana, pertama memang dalam hal kebijakan tidak boleh. Yang kedua, sekarang juga dengan anggarannya yang sangat minim ini, saya kira untuk menangani fasilitas darat saja sudah keteteran, apalagi kalau harus menangani abrasi,” tambahnya jujur soal kondisi keuangan daerah.
Di akhir penjelasannya, Subroto meminta Bupati Berau untuk lebih aktif mendesak pihak provinsi. Ia berharap Pemprov Kaltim benar-benar memperhatikan nasib Kabupaten Berau agar alam dan wisatanya bisa diselamatkan.
“Provinsi harus betul-betul memperhatikan Kabupaten Berau, dan juga Bupati juga harus betul-betul menyampaikan ke Musrenbang tingkat provinsi supaya permasalahan-permasalahan yang sewajarnya provinsi itu bisa ditangani dengan baik,” tutup Subroto.
(Bima/adv)
