INFO TERKINI BERAU , Kalimatan Timur – Literasi politik kini menjadi fondasi utama dalam memperkuat sendi-sendi demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur. Menghadapi dinamika politik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Komisi III Syarifatul Sya’diah secara konsisten menekankan pentingnya pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan kualitas pemerintahan.
Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) Ke – 3 (Tiga) Tahun 2026 Tentang “Leterasi Politik Untuk Kemajuan Demokrasi Daerah Agenda ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut di meliputi Bontang, Kutim Serta Berau.
Bertempat Kampung Bukit Makmur, Kec. Segah Kab. Berau Sabtu (11/04/2026) kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber berbagai kalangan yaikni Imam Sururi serta Muhammad Mursalim serta Hermansyah sebagai moderator.
Langkah ini diambil karena literasi politik dianggap sebagai modal dasar bagi warga untuk memahami sistem pemerintahan serta hak dan kewajiban mereka sebagai asasi politik. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu menganalisis berbagai isu publik secara kritis sebelum mengambil keputusan.
Kemampuan literasi ini juga bertujuan agar warga dapat berpartisipasi secara bijak dalam setiap proses politik yang berlangsung di Benua Etam. Masyarakat yang literat secara politik diprediksi akan menjadi pengawas yang efektif terhadap jalannya penyelenggaraan negara secara demokratis.
Selain itu, Syarifatul menyampaikan penguatan edukasi ini merupakan benteng utama dalam menekan praktik politik negatif yang kerap merusak tatanan demokrasi. Fenomena seperti politik uang ( money politics ) menjadi target utama yang ingin dikikis melalui kesadaran kolektif warga.
Satu sisi Imam Sururi Selaku Narasumber memaparkan Di Era Digitalisasi masyarakat diharap cerdas dalam menyikapi pemberitaan baik dari jeraring media sosial maupun pemberitaan secara langsung agar tidak menimbulkan berita hoax serta menghimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam forum baik forum RT, maupun forum kampung sehingga masyarakat mengetahui perkembangan pembangunan serta arah kebijakan yang pemerintah terapkan.
Di tempat yang sama Muhammad Mursalim selaku Narasumber pun menyampaikan Tantangan nyata masih terlihat di wilayah pedalaman dan pesisir Kalimantan Timur, di mana tingkat partisipasi politik terpantau masih fluktuatif. Minimnya pemahaman terhadap mekanisme pemilu serta rendahnya kesadaran politik menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh para pemangku kepentingan.ujarnya
Meski demikian, posisi strategis Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa angin segar dan peluang besar. Digitalisasi informasi dan pembentukan forum komunitas di sekitar wilayah IKN diharapkan mampu memperluas diskursus politik publik secara lebih modern dan terbuka.tuturnya
Guna menjawab tantangan tersebut, DPRD Kaltim mendorong strategi lintas sektor, salah satunya melalui program pendidikan politik reguler yang dikelola pemerintah daerah. Pembentukan Forum Warga Sadar Politik menjadi salah satu instrumen penting untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
Partai politik juga diminta untuk berperan aktif dengan menyediakan ruang kaderisasi yang terbuka, terutama bagi para pemilih muda. Hal ini penting agar generasi penerus dapat memberikan kontribusi dan partisipasi yang bertanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan daerah.
Sektor pendidikan dan media massa turut memegang peranan krusial dalam mendukung narasi kewarganegaraan dan jurnalisme politik yang akurat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan informasi yang sampai ke tangan masyarakat adalah data yang valid dan bebas dari manipulasi kepentingan tertentu.
Di sisi lain, gerakan dari masyarakat sipil melalui pelatihan demokrasi rakyat dan kampanye anti-hoaks terus diperkuat secara mandiri. Kesadaran untuk menjadi pemilih yang rasional diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas yang dipilih berdasarkan program kerja dan integritas.
Dengan terciptanya masyarakat yang berani mengawasi kinerja pemerintah, demokrasi di Kalimantan Timur akan menjadi lebih partisipatif, akuntabel, dan stabil. Pendidikan politik yang sistematis pun diyakini menjadi kunci utama dalam membangun budaya politik yang cerdas serta inklusif.
Sebagai penutup, pihak DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengingatkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil di bilik suara. “Perubahan daerah dimulai dari pilihan kecil kita. Jadilah pemilih yang cerdas, berani bersikap, dan peduli terhadap masa depan daerah,” tegas perwakilan DPRD Kaltim.
(Bim/yud/Adv)
