INFO TERKINI BERAU, BERAU.– Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan sebagai momentum untuk meninjau kembali kondisi pendidikan di Kabupaten Berau. Di balik meningkatnya angka partisipasi sekolah, masih tersimpan berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari tingginya angka partisipasi semata. Menurutnya, masih banyak siswa yang menjalani proses belajar dalam kondisi serba terbatas.
“Kalau dilihat dari data memang terlihat ada kemajuan. Tapi di lapangan, kita masih menemukan anak-anak yang bersekolah dengan keterbatasan, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti perlengkapan,” ujarnya.
Ia menilai, pendekatan pembangunan pendidikan selama ini cenderung berfokus pada akses, sementara aspek kualitas dan pemerataan belum sepenuhnya terwujud. Padahal, pendidikan seharusnya memberikan pengalaman belajar yang layak bagi seluruh peserta didik, tanpa terkendala kondisi ekonomi.
“Elitanya angka tidak boleh menutupi realitas. Jangan sampai terlihat baik di laporan, tetapi di bawah masih banyak yang berjuang,” tegasnya.
Selain persoalan di tingkat pendidikan dasar dan menengah, Elita juga menyinggung isu di jenjang pendidikan tinggi. Ia mengingatkan agar arah kebijakan pendidikan tidak terlalu sempit dengan hanya menyesuaikan kebutuhan pasar kerja.
Menurutnya, keberagaman disiplin ilmu tetap harus dijaga karena pendidikan memiliki peran lebih luas dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda.
“Pendidikan bukan hanya mencetak tenaga kerja, tapi juga membangun cara berpikir kritis dan kepedulian sosial. Semua bidang ilmu punya kontribusi,” jelasnya.
Ia pun berharap momentum Hardiknas tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, melainkan benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi bersama antara pemerintah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini saatnya kita memperbaiki arah kebijakan agar lebih berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat. Pendidikan harus hadir secara adil dan manusiawi,” pungkasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD Berau mendorong agar pembenahan sektor pendidikan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi capaian angka, tetapi juga kualitas layanan dan kesejahteraan peserta didik.
