INFO TERKINI BERAU || BERAU – Keterbatasan layanan kesehatan di sejumlah kampung, khususnya wilayah pedalaman, kembali menjadi perhatian DPRD Berau. Anggota DPRD Berau, Sakirman, menilai sektor kesehatan sebagai kebutuhan mendasar yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat fasilitas kesehatan tingkat kampung yang belum mampu memberikan pelayanan optimal. Mulai dari sarana prasarana yang terbatas hingga kekurangan tenaga medis menjadi persoalan yang harus segera dibenahi.
“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Pemerintah daerah harus benar-benar memastikan fasilitas di kampung bisa berfungsi maksimal,” ujarnya.
Menurut Sakirman, jarak tempuh yang jauh dari kampung menuju pusat layanan kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi warga pedalaman. Dalam kondisi darurat, keterlambatan penanganan bisa berisiko besar terhadap keselamatan pasien.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Kesehatan untuk merespons usulan para kepala kampung, terutama terkait kebutuhan layanan rawat inap di fasilitas kesehatan kampung. Selain itu, penambahan armada ambulans dinilai sangat mendesak guna menunjang mobilitas pasien.
“Kita berharap ada peningkatan fasilitas, termasuk layanan rawat inap di kampung serta penambahan ambulans. Dukungan tenaga teknis juga harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Sakirman juga menekankan agar persoalan kekosongan tenaga medis tidak terus berulang setiap tahun. Menurutnya, keberadaan dokter, perawat, maupun bidan di kampung sangat vital bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.
“Jangan sampai masih ada kampung tanpa tenaga medis. Ini menyangkut keselamatan warga, apalagi bagi desa-desa yang aksesnya sulit,” tegasnya.
Ia menilai, penguatan layanan kesehatan di wilayah pedesaan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin pelayanan dasar yang merata.
DPRD pun berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, baik melalui penganggaran maupun kebijakan penempatan tenaga kesehatan, agar masyarakat di kampung-kampung terpencil mendapatkan layanan yang layak dan setara.
(suc/adv)
