BERAU, INFO TERKINI BERAU – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangguhkan operasional 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2 November 2026, berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengelola dapur MBG, tetapi juga para pekerja, pemasok bahan pangan, pedagang pasar tradisional, hingga pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan operasional dapur MBG.
Di Kabupaten Berau, penghentian sementara operasional sejumlah dapur MBG menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya, keberadaan program tersebut selama ini turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama melalui pembelian kebutuhan pangan seperti beras, sayuran, telur, ikan, daging, dan berbagai bahan kebutuhan lainnya.
Ketika operasional dapur terhenti, otomatis kebutuhan belanja bahan pangan ikut berkurang. Kondisi ini berpotensi memengaruhi omzet pedagang pasar, pemasok lokal, serta pelaku UMKM yang sebelumnya mendapatkan permintaan rutin dari pengelola SPPG.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah nasib tenaga kerja yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas dapur MBG.
Mulai dari tenaga persiapan bahan makanan, juru masak, bagian pengemasan, distribusi, hingga tenaga pendukung lainnya. Ketika dapur tidak beroperasi, aktivitas kerja mereka ikut terhenti.
Ratusan masyarakat yang terlibat dalam rantai pelayanan tersebut berpotensi kehilangan sumber pendapatan sementara waktu, terutama apabila penangguhan berlangsung dalam jangka yang tidak pasti.
Bagi pekerja harian maupun masyarakat yang mengandalkan penghasilan dari kegiatan operasional SPPG, kondisi ini tentu menjadi persoalan ekonomi tersendiri.
(Nanda)
